PMIISAMPANG.OR.ID-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Ruwatan Negeri: Saatnya Membersihkan Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat” sebagai bentuk partisipasi demokratis dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Kamis (25/06/2026)
Aksi ini mengusung tiga tuntutan utama yakni evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan pangan lokal, manfaat ekonomi kerakyatan. selain itu PMII Sampang juga mendesak dilakukan moratorium Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta tingkat kan kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu.
Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, penyampaian aspirasi selain dilakukan dengan orasi-orasi juga dilakukan melalui teatrikal bernuansa budaya Nusantara dengan sarat makna simbolik.
Adegan pertama, “Menyapu Negeri”, menggambarkan upaya membersihkan ruang publik dari “sampah kebijakan”, yakni praktik pemborosan, ketidakadilan, dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aktivitas menyapu menjadi simbol kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang memerlukan evaluasi menyeluruh.
Pada adegan “Lingkaran Ruwatan”, peserta membentuk lingkaran mengelilingi kendi, air bunga, dan asap menyan. Dalam perspektif budaya, ruwatan dimaknai sebagai proses penyucian niat dan refleksi moral. Lingkaran melambangkan persatuan rakyat, sementara kendi merepresentasikan amanah publik yang harus dijaga oleh penyelenggara negara.
Adegan “Air Kembang” menegaskan harapan akan lahirnya kebijakan yang lebih adil. Air bunga yang dipercikkan ke jalan bukan ditujukan untuk mengusir individu tertentu, melainkan sebagai simbol penolakan terhadap korupsi, ketidakadilan, dan kebijakan yang dianggap melukai kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, “Asap Doa” menghadirkan pesan moral bahwa kekuasaan sejatinya harus tunduk pada nilai-nilai etika dan suara hati rakyat.
Puncak kritik sosial ditampilkan melalui adegan “Guru Honorer & P3K paruh waktu”, ketika replika anggaran diarahkan menjauh dari sosok guru yang duduk menunggu. Adegan ini merepresentasikan ketimpangan prioritas pembangunan. Pemindahan simbol anggaran ke kotak “Kesejahteraan Guru” mengandung pesan penting bahwa negeri ini sedang krisis realokasi dan keberpihakan anggaran kepada sektor pendidikan dan tenaga pendidik.
Melalui “Ritual Suroan” masyarakat diajak melakukan refleksi kolektif bahwa setiap kebijakan publik harus senantiasa dievaluasi. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya program, tetapi juga dari keberpihakannya terhadap masyarakat.
Aksi demonstrasi ini dihadiri oleh perwakilan DPRD Sampang dari masing-masing komisi serta sekretaris SATGAS MBG Sampang dengan komitmen akan memenuhi setiap tuntutan yang diajukan oleh peserta aksi.